C2 – KEBIJAKAN TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJA SAMA

Dokumen Pendukung:

1. SK Rektor/Ketua tentang Standar/Kebijakan Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
2. Implementasi SK Tata pamong dan tata kelola
3. SK Rektor/Ketua tentang jaminan akuntabilitas, keberlanjutan, transpransi, dan mitigasi potensi risiko.
4. SK Rektor/Ketua tentang jaminan integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien.
5. SK Rektor/Ketua tentang struktur organisasi
6. SK Rektor/Ketua tentang tata kerja
7. SK Rektor/Ketua tentang tugas pokok dan fungsi
8. Bukti kegiatan praktik baik GUG: kredibilitas
9. Bukti kegiatan praktik baik GUG: transparansi
10. Bukti kegiatan praktik baik GUG: akuntabilitas
11. Bukti kegiatan praktik baik GUG: tanggung jawab
12. Bukti kegiatan praktik baik GUG: berkeadilan.
13. Bukti kegiatan praktik Kepemimpinan Operasional
14. Bukti kegiatan praktik Kepemimpinan Organisasional
15. Bukti kegiatan praktik Kepemimpinan Publik
16. Bukti kegiatan perencanaan (planning)
17. Bukti kegiatan pengorganisasian (organizing)
18. Bukti kegiatan penempatan personil (staffing)
19. Bukti kegiatan pengarahan (leading)
20. Bukti kegiatan pengawasan (controlling).
21. SK Rektor/Ketua tentang Kode Etik Institusi, Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan
22. Kegiatan pelaksanaan Kode Etik Institusi
23. Kegiatan pelaksanaan Kode Dosen
24. Kegiatan pelaksanaan Kode Mahasiswa
25. Kegiatan pelaksanaan Kode Tenaga Kependidikan
26. SK Rektor/Ketua tentang Pedoman pengelolaan pendidikan
27. SK Rektor/Ketua tentang Pedoman pengelolaan pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan
28. SK Rektor/Ketua tentang Pedoman pengelolaan kemahasiswaan
29. SK Rektor/Ketua tentang Pedoman pengelolaan penelitian
30. SK Rektor/Ketua tentang Pedoman pengelolaan PkM
31. SK Rektor/Ketua tentang Pedoman pengelolaan SDM
32. SK Rektor/Ketua tentang Pedoman pengelolaan Keuangan
33. SK Rektor/Ketua tentang Pedoman pengelolaan Sarana dan Prasarana
34. SK Rektor/Ketua tentang Pedoman pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu
35. SK Rektor/Ketua tentang Pedoman pengelolaan Kerjasama.
36. Bukti kegiatan pelaksanaan pendidikan
37. Bukti kegiatan pelaksanaan pendidikan pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan
38. Bukti kegiatan pelaksanaan pendidikan
39. Bukti kegiatan pelaksanaan pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan
40. Bukti kegiatan pelaksanaan kemahasiswaan
41. Bukti kegiatan pelaksanaan penelitian
42. Bukti kegiatan pelaksanaan pendidikan PkM
43. Bukti kegiatan pelaksanaan pendidikan SDM
44. Bukti kegiatan pelaksanaan pendidikan Keuangan
45. Bukti kegiatan pelaksanaan pendidikan Sarana dan Prasarana
46. Bukti kegiatan pelaksanaan pendidikan Sistem Penjaminan Mutu
47. Bukti kegiatan pelaksanaan pendidikan Kerjasama
48. Bukti kegiatan pelaksanaan mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian risiko, kepatuhan terhadap peraturan, konflik kepentingan, pelaporan dan audit).
49. SK Rektor/Ketua tentang penjaminan mutu perguruan tinggi
50. Bukti ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen mutu, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut.
51. Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) atau istilah lainnya, yang mengagendakan pembahasan unsur-unsur: 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan.
52. Kegiatan pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu: unsur pelaksana penjaminan mutu internal, pernyataan komitmen mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu dan dokumen lain
53. Dokumen rencana implementasi penjaminan mutu: strategi, kebijakan, pemberdayaan para pemangku kepentingan yang merupakan bagian dari rencana jangka menengah maupun jangka panjang
54. Bukti kegiatan pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditindak lanjuti untuk perbaikan yang berkelanjutan
55. Bukti kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan.
56. Bukti kegiatan pelaksanaan sistem perekaman dan dokumentasi mutu, serta publikasi hasil penjaminan mutu internal kepada para pemangku kepentingan
57. Bukti kegiatan pelaksanaan praktek baik pengembangan budaya mutu
58. Sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau nasional bereputasi
59. SK dan/atau sertifikat akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi
60. Bukti kegiatan pelaksanaan audit eksternal keuangan
61. SK dan/atau sertifikat status terakreditasi seluruh program studi oleh BANPT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)
62. SK Rektor/Ketua tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.
63. SK Rektor/Ketua tentang perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan
64. Bukti kegiatan pelaksanaan jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerjasama
65. Bukti kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis.
66. Bukti kegiatan pelaksanaan kerjasama tridharma yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi perguruan tinggi
67. Bukti Pelampauan SN-DIKTI (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi pada tiap kriteria
68. Bukti tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria: tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.